LSM Minta Kementerian LHK Evaluasi Pemerintah Aceh

BANDA ACEH - Sejumlah LSM di Provinsi Aceh meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, mengevaluasi kinerja pemerintah Aceh. Evaluasi ini terkait pengawasan yang dilakukan pemerintah Aceh terhadap perusahaan yang beroperasi di Serambi Mekah tersebut. 

Selain itu, mereka meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengawasi aturan yang dibuat pemerintah di Aceh.  Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (Mata), Alfian, Senin (29/6), mengatakan Mata bersama beberapa LSM lainnya yang ada di Indonesia telah melakukan pertemuan dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar di Jakarta, Minggu lalu.

Dalam pertemuan ini, selain Mata, elemen sipil dari Aceh  juga turut hadir, seperti Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh, Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh, dan BYTRA. Pertemuan ini merupakan inisiatif masyarakat di Indonesia untuk menyampaikan beberapa persoalan lingkungan hidup dan kehutanan yang selama ini terjadi.

“Dari Aceh, terdapat sedikitnya ada 15 kasus yang disampaikan kepada menteri LHK yang terdiri atas kasus indikasi korupsi kehutanan dan juga kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan. Salah satu kasus yakni pemberian izin kepada PT Indo Sawit Perkasa di Subulussalam yang masuk dalam Kawasan Ekosistem Lauser (KEL). Hal ini berpotensi merugikan perekonomian negara. Kasus tersebut pernah dilaporkan Mata kepada KPK pada Maret,” tutur Alfian.

Ia mengutarakan, terkait 15 kasus tersebut, elemen sipil di Aceh meminta menteri LHK untuk segera menindaklanjutinya, baik secara hukum maupun administrasi.
Selain melaporkan kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan di Aceh, Mata, Walhi Aceh, JKMA Aceh, dan BYTRA meminta Kementerian LHK me-review seluruh perizinan terkait penggunaan kawasan hutan di Aceh. Itu termasuk kepatuhan dalam penyediaan dokumen amdal, izin lingkungan, dan berbagai dokumen lainnya.

“Kami juga menyampaikan kepada menteri LHK bahwa keterbukaan informasi publik sektor tata kehutanan sudah mulai diimplementasikan, tetapi perlu pendampingan lanjutan untuk memaksimalkan penerapannya,” ucap Alfian.

Di Aceh, hingga saat ini izin semua perusahaan yang menggunakan kawasan hutan belum pernah di-review. Oleh karena itu, penting bagi kementerian untuk segera mendesak pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota segera melakukan hal ini.

“Hal yang sangat penting adalah kementerian mengevaluasi pemerintah Aceh terkait ada atau tidaknya pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan yang beroperasi di Aceh. Hal itu untuk memastikan apakah perusahaan tersebut menjalankan kewajibannya kepada daerah dan juga masyarakat sekitar,” ucap Alfian.

Sumber : Sinar Harapan

Sekretariat Bytra

Sekretariat Bytra

Jalan Antara No.1, Gampong Teumpok Teungoh,

Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh Kode Pos. 24351