LSM dan Pemerintah Bahas Strategi Moratorium Sawit

LINTAS NASIONAL – LHOKSEUMAWE, Lembaga Swadaya Masyarakat Bina Rakyat Sejahtera (LSM-BYTRA) bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan unsur elemen sipil lainnya membahas tentang strategi Pembangunan Perkebunan dan Perlindungan Hutan di kabupaten tersebut. Kegiatan itu berlangsung Kamis, 28 April 2016 di Aula Hotel Diana Lhokseumawe.

Dalam acara yang dirangkai berbentuk workshop tersebut, menghadirkan narasumber Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Ir. Kastabuna, MP dan Akademisi dari Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh Dr. Baidawi, MP Sedangkan narasumber dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara tidak hadir.

Saat diskusi tanya jawab dengan para peserta yang difasilitasi oleh Muhammad Usman selaku moderator, Ir. Kastabuna mengatakan sepakat dengan gerakan moratorium perluasan lahan sawit, namun maksudnya bukan untuk menebang tanaman sawit yang sudah ada. Disebutkannya, Saat ini penyelematan hutan menjadi hal yang mendesak, terutama pencegahan dari pembalakan liar. “Moratorium ini bukan berarti harus menebang tanaman yang sudah ada, tetapi jeda sementara untuk penambahan perluasan lahannya,” jelas Kastabuna.

Sementara itu, menurut Muhadi, selaku Program Manager BYTRA, Aceh Utara merupakan wilayah yang berpotensi mengembangkan perkebunan untuk memacu lajunya pertumbuhan ekonomi, namun jika kurang arif dalam penataannya akan meninggalkan dampak-dampak negatif. “Jika penataan perkebunan di Aceh Utara dikelola dengan cara yang kurang arif, maka akan mengancam pertumbuhan keanekaragaman hayati dan tidak tersedianya lahan untuk generasi yang akan datang,” ujarnya.

Oleh sebab itu, untuk meminimalisir dampak-dampak tersebut, perlu adanya upaya dalam mendorong kebijakan agar melakukan jeda sementara (moratorium)pengembangan kelapa sawit. “Langkah ini perlu ditempuh, sekaligus melakukan evaluasi positif dan negatifnya, baik dari segi ekologi, ekonomi maupun sosial yang timbul dari dampak ekspansi kelapa sawit secara besar-besaran di Aceh Utara,” sebut Muhadi.

Lanjutnya, Selama ini pola ruang yang diperuntukkan bagi lahan perkebunan sawit di Aceh Utara kurang tepat, dari 19 HGU yang beroperasi, sebagian besar berada di bantaran sungai, sehingga rentan terjadi banjir luapan, seperti yang terjadi pada akhir tahun 2014, dimana banjir melanda 285 gampong yang tersebar pada 365 titik.

“Banjir luapan ini terjadi akibat pendangkalan dasar sungai ekses dari lumpur yang tergerus dari pembukaan lahan kelapa sawit secara besar-besaran,” pungkas Muhadi.

Hadir juga dalam pertemuan itu, Perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Aceh Utara, Ketua Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (Apdesi) Aceh, Ketua Forum Mukim (Forkim) Aceh Utara, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perwakilan Organisasi Pers, Aktivis Lingkungan dan Perwakilan dari Kantor Pajak Lhokseumawe. (ISK)

Sekretariat Bytra

Sekretariat Bytra

Jalan Antara No.1, Gampong Teumpok Teungoh,

Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh Kode Pos. 24351