Konflik Tertinggi di Indonesia Dipicu Faktor Sengketa Lahan

Fadel Aziz Pase | The Globe JournalKamis, 18 September 2014 11:15 WIB

Lhokseumawe – Menurut riwayat kebencanaan di Aceh, pada tahun 1964 terjadi banjir besar kemudian terjadi lagi tahun 1974, kemudian terjadi lagi di tahun 1980-an. Di atas tahun 1986 itu proses berskala terjadinya banjir besar empat atau lima tahun bahkan mendekati satu tahun sekali belakangan ini. Dan ternyata peningkatan eskalasi banjir ini berkaitan dengan dan berjalan seiring dengan proses alih fungsi lahan.

Hal tersebut diungkapkan Muhadi, Program Manager LSM Bytra Aceh dalam workshop pentingnya review ulang lahan. Menurutnya, perlu juga dilihat riset yang dilakukan Bapenas bahwa tingkat kesejahteraan suatu daerah berkaitan dengan aset dan kepemilikan aset, semakin kecil aset dan kemilikan aset maka akan semakin kecil tingkat kesejahteraan masyarakat daerah tersebut, namun juga sebaliknya jika semakin membaik aset dan kepemilikan aset oleh masyarakat maka akan semakin sejahteranya masyarakat tersebut.

Muhadi | Program Manager LSM BytraMuhadi | Program Manager LSM Bytra

“Konflik tertinggi di indonesia adalah konflik sengketa lahan. Dan hari ini di Aceh Utara embrio ini ada tapi belum meletus. Skema yang kita dorong dalam bentuk review izin adalah skema yang sangat komunikatif kita pikir. Memang konflik yang terjadi di Aceh Utara belum berskala besar, namun kita melihat potensi pada persengketaan kepemilikan lahan ini embrio konflik yang sangat besar berjalan seiring dengan keutuhan lahan dan tingkat peningkatan nilai lahan yang semakin tinggi,” ujar Muhadi.

Dirinya memberikan cobntoh, paling kongkrit pengesahan Undang-undang desa dimana gampong (desa, red) akan memiliki kewenangan yang cukup besar dan akan dibarengi dengan BUMG yang nantinya akan meningkatkan tuntutan keutuhan lahan di tingkat gampong. Menurutnya, hal tersebut akan menggeser wilayah keutuhan akan semakin tinggi.

“Jadi yang kita lakukan sekarang adalah tawaran komunikati sebelum kejadian itu terjadi atau sengketa itu terjadi dan ini akan meledak pada waktunya. Hal inilah yang harus di waspadai dan dalam hal ini juga Bytra sama sekali tidak mempunyai kepentingan di sini, kita bukan LSM yang bersifat investor, dan saya yakin juga para imum mukim atau geuchik juga tidak punya kepentingan untuk mendapatkan atau merampas lahan-lahan tersebut,” tambahnya.

 

Acara workshoppentingnya review ulang lahan.Fadel Aziz Pase | The Globe JournalAcara workshoppentingnya review ulang lahan.Kemudian, kata Muhadi, yang sedang dibangun ini adalah kerangka konstruktif dan mari dijawab persoalan ini sebelum meledak. Bagaimana nasib sidikalang, sudah melihat nasib kalimantan timur, Lampung, dan sebagainya. Aceh belum sampai di sana, Aceh Utara belum sampai pada detik itu, skema review izin ini adalah skema yang paling komunikatif.

 

“Tidak dengan model gugatan atau lainnya. Jadi, dengan penataan lahan ini pemda bisa mengambil alih lahan untuk kesejahteraan masyarakat karena hari ini kita prediksi konflik akan terjadi dan kita cari solusinya kita bangun pemikiran konstruktif untuk menjawabnya,” ungkapnya.

Bytra adalah sebagai bagian yang bersama-sama akan bergerak. Bukan Bytra yang mempolopori hal tersebut karena Bytra tidak mampu melakukan review izin, jadi siap yang berkompeten untuk melakukan ini, pihaknya akan mencoba menyuplai informasi, beberapa tawaran pemikiran.

“Mari bersama-sama berjalan dan apa yang diprediksi tadinya itu akan terjadi,” ujar Muhadi.

Workshop pentingnya review izin sebagai upaya penataan lahan di Kabupaten Aceh Utara tersebut diikuti oleh sekitar 25 peserta dari berbagai kalangan, baik akademisi, Pemda, dan LSM yang konsen terhadap lingkungan hidup. Kegiatan tersebut dilaksanakan sehari penuh di Ballroom Vina Vira Hotel, Lhokseumawe. Rabu, (17/9/2014).

Sementara itu, Direktur LSM Bytra, Saifuddin Irhas mengatakan, dengan perbaikan penataan tata kelola lahan dengan baik akan memberikan dampak baik yang berkepanjangan nantinya sehingga kebutuhan untuk anak cucu nantinya terpenuhi dengan terkikisnya lahan dan hutan yang tidak terkoordinir di Aceh.

Kegiatan workshop tersebut bertujuan untuk menyatukan persepsi antara Pemda, Akademisi, LSM serta masyarakat bahwa review izin penting dilakukan di Aceh Utara. Secara khusus, kata Muhadi, kegiatan ini untuk melihat sejauh mana kepatuhan pemegang izin terhadap kewajiban pasca pemberian izin oleh Pemda.

“Untuk mencari solusi bersama apa yang harus direkomendasi jika ada perusahaan yang tidak patuh terhadap izin yang sudah diperoleh,” ujar Direktur LSM Bytra tersebut. []

 

Sekretariat Bytra

Sekretariat Bytra

Jalan Antara No.1, Gampong Teumpok Teungoh,

Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh Kode Pos. 24351