MENDORONG KEBIJAKAN REVIEW IZIN HTI DAN HGU MELAUI SK BUPATI, SEBAGAI UPAYA PENATAAN HUTAN DAN LAHAN DI ACEH UTARA

Hal yang paling urgent untuk melakukan penyelamatan hutan di Kabupaten Aceh Utara saat ini adalah melakukan review izin terhadap pemegang izin Hak Guna Usaha (HGU) dan Hutan Tanaman Industri (HTI).
Hasil investigasi selama ini, banyak HGU maupun HTI yang ada di Aceh Utara menyalahi secara ketentuan mulai dari fase permohonan izin sampai dengan fase pelaksanaannya, sebagai contoh izin milik PT. Rencong Pulp and Paper Industri (PT. RPPI), PT. Mandum Payah Tamita (PT. MPT), PT Setya Agung dan masih banyak izin-izin usaha lain yang bergerak dibidang pemanfaatan hutan yang melanggar dengan ketentuan yang telah ada.
Setidaknya, ada dua strategi yang telah direncanakan dalam melakukan advakoasi hal tersebut. Pertama melakukan pendekatan dengan pemerintah, dengan cara mempengaruhi kebijakan pemerintah agar mengeluarkan rekomendasi sebagai lahan untuk ekowisata. Kedua dengan melakukan review izin terhadap Hak Guna Usaha (HGU) yang cacat secara hukum. Hasil review izin tersebut akan dijadikan sebagai acuan untuk menjadi masukan bagi pemerintah untuk mengeluarkan rekomendasi sebagai tempat ekowisata.
Kedua strategi tersebut sangat berkaitan erat dengan kebijakan atau regulasi dari pemerintah. Namun terkadang menjadi kendala dan hambatan disaat antar regulasi saling berbenturan (disharmonisasi hukum). Secara kaidah, hukum merupakan suatu susunan berjenjang dan setiap kaidah hukum yang lebih rendah bersumber dari kaidah hukum yang lebih tinggi (Mukhlis, 2017). Bila kaidah ini dijadikan sebagai pijakan dalam menentukan dasar hukum, maka bisa dipastikan tidak akan terjadi disharmonisasi dalam menentukan regulasi.
Disisi lain, kesadaran masyarakat untuk menjaga hutan secara berkelanjutan tidak akan memberikan dampak positif, bila dari segi hukum terjadi disharmonisasi. Contoh misalnya Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh No 5 Tahun 2010, Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) Aceh. Dalam Pergub tersebut batasan maksimal pemberian IUPHHK-HTI selama 60 Tahun. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi memberikan kesempatan penggunaan HTI selama 55 Tahun. Terjadinya disharmonisasi antar regulasi seperti ini akan memberikan dampak peningkatan terhadap laju deforestasi hutan.
Dalam hal ini, salah-satu langkah yang kami rencanakan dalam penghentian laju terhadap deforestasi hutan adalah dengan melakukan pencabutan IUPHHK-HTI PT. RPPI. Bila dalam program SETAPAK ini berhasil pencabutan IUPHHK-HTI PT. RPPI, maka lokasi tersebut akan langsung dijadikan sebagai persiapan untuk lahan hutan konservasi dengan pengelolaan dalam bentuk hutan ekowisata. Sehingga hutan ekowisata tersebut akan berfungsi sebagai tempat kajian ilmiah yang tidak bisa disentuh secara sembarangan. Mendaftarkan hutan untuk menjadi lokasi ekowisata merupakan salah-satu cara untuk menyelamatkan hutan agar tidak dikeluarkan lagi HGU secara sembarangan.
Tersedianya lahan sebagai tempat ekowisata di Kabupaten Aceh Utara merupakan salah-satu capaian output dari LSM Bytra Aceh. Program tersebut merupakan bagian dari kegiatan yang didanai oleh The Asia Founthation melalui program Selamatkan Hutan dan Lahan Melalui Perbaikan Tata Kelola (SETAPAK 2).

Sekretariat Bytra

Sekretariat Bytra

Jalan Antara No.1, Gampong Teumpok Teungoh,

Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh Kode Pos. 24351