Kilas Balik Moratorium Logging di Aceh

Aceh telah berhasil melakukan Moratorium Logging pada rezim Irwandi Yusuf, tujuannya adalah untuk penghentian penebangan hutan di wilayah Aceh, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Kebijakan moratorium ini awalnya berlaku pada 6 Juni 2007 sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Pada saat deklarasi moratorium logging yang digelar di ruang serbaguna kantor gubernur Aceh dihadiri oleh Gubernur Irwandy Yusuf, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam Arman Malolongan, dan sejumlah deputi dari kementrian Lingkungan Hidup.

Kebijakan Moratorium Logging ini tertuang dalam instruksi Gubernur yang selanjutnya memberikan tugas kepada instansi-instansi di bawah lingkup Pemerintah Aceh untuk memastikan bahwa jeda tebang hutan ini terlaksana di lapangan.

Kebijakan ini bertujuan untuk mengikat para kapitalis pemegang konsesi penebangan baik HPH, HTI, usaha dan kegiatan lainnya yang memiliki implikasi terhadap penebangan hutan sehingga berdampak pada deforestasi. Misalnya saat itu ada 11 HPH di Aceh, kemudian dengan adanya moratorium logging maka HPH itu tidak dapat melakukan penebangan kayu lagi. Artinya kebijakan ini sangat baik dan mampu meminimalisir penebangan kayu di Aceh.

Moratorium Logging diartikan sebagai penghentian sementara seluruh penebangan hutan di Aceh. Ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang pemerintah Aceh saat itu yang dipimpin oleh Irwandi Yusuf dalam meletakkan pondasi pengelolaan hutan yang lestari dan adil bagi rakyat Aceh. Sebab, pengelolaan hutan yang lestari akan menjamin keberlanjutan ekonomi bagi rakyat Aceh di masa depan. Di sini, kontribusi rakyat Aceh juga perlu dalam mengurangi laju perubahan iklim global yang bermanfaat bagi masyarakat dunia.

Setelah diterbitkan kebijakan ini, Pemerintah Aceh melalui Dinas Kehutanan melaksanakan serangkaian kegiatan yang disebut dengan Triple R, yaitu redesign, reforestasi dan reduksi. Redesign adalah langkah untuk menata ulang hutan Aceh yang dimulai dari inventarisasi, yang kemudian dilanjutkan dengan penataan fungsi hutan untuk pembangunan Aceh yang berimbang secara ekologi. Reforestasi, sebagai bagian dari strategi jangka panjang pengelolaan hutan Aceh yang harus dimulai sekarang juga. Terkahir adalah reduksi, yaitu menurunkan laju kerusakan hutan sebagai penunjang implementasi sektor kehutanan. Kebijakan hutan yang berkelanjutan tentunya tidak menimbulkan kerusakan hutan sama sekali (Detik, 06 Juni 2007).

Genealogi Redesign
Irwandi Yusuf secara jelas menggambarkan tentang komitmennya untuk melakukan upaya perlindungan terhadap hutan-hutan di Aceh dan fungsi penting ekosistemnya, diantaranya. Instruksi Gubernur No. 05/Instr/2007 Tanggal 6 Juni 2007 tengan Moratorium logging, pada 2008 keluar lagi yaitu tim terpadu permberantasan pembalakan liar kehutanan.

Kemudian pada 2009 menyambung dari kebijakan moraturium logging yang dilakukan Pemerintah Aceh juga menetapkan Ulu Masen sebagai wilayah kawasan percontohan REDD+. Saat itu ia menyatakan komitmen untuk menyusun kembali strategi pengelolaan hutan melalui re-design (penataan ulang) reforestrasi (penanaman kembali) dan reduksi deforestrasi (menekan laju kerusakan hutan). Terlihat bahwa pernyataan yang didengungkan Gubernur Aceh untuk mewujudkan hutan lestari, agar rakyat Aceh sejahtera. Menyambung dari Gubernur No. 05/Instr/2007 Tanggal 6 Juni 2007, Gubernur Aceh juga merancangkan seribu pengamanan hutan yang akan disiapkan untuk menjaga hutan Aceh dan mengamankan visi Aceh Green.

Hingga saat ini ada dua ribu pamhut yang telah bekerja untuk pengamanan hutan Aceh. Selain itu pada 2011 muncul Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Ini adalah bentuk dari keberhasilan Aceh yang selama Irwandi Yusuf menjabat telah mampu mengelola kawasan hutan di Aceh, sehingga kebijakan itu direpon baik oleh nasional melalui Perpres 2011.

Jika dilihat dari sisi kebijakan perlindungan hutan khusus untuk Aceh, masa kepemimpinan Gubernur Irwandi Yusuf itu telah banyak dikeluarkan peraturan yang mencoba untuk melindungi hutan dari jarahan tangan pengusaha kapitalis.

Rezim Irwandi Yusuf telah banyak melahirkan kebijakan di sektor kehutanan. Melestarikan hutan adalah menjadi visi dan misi utama mereka.

Gagasan moratorium logging sangat konsen terhadap keberlangsungan hutan di Aceh, faktanya dari gagasan tesebut melahirkan turunan-turunan kebijakan lain misalnya Pumhut, Aceh Green, Tipereska, Rebosisasi, dan REDD+.

Turunan ini merupakan inisiatif Irwandi untuk benar-benar efektif dalam melawan permintaan kayu pasca rehabilitasi dan rekontruksi Aceh.

Pamhut, Aceh Green, Tipereska, Rebosisasi, dan REDD+ konsen untuk melindungi atau memelihara hutan Aceh sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat Aceh khususnya. Ini adalah pembangunan berbasis teritori seperti yang pernah disampaikan oleh Emil Salim pada sebuah konferensi, membangun negeri harus berlandaskan pada pembangunan berkelanjutan. Sebab pembangunan bekelanjutan tidak semata-mata menjadikan hutan sebagai bentuk dari investasi yang ekonomis, pembangunan berkelanjutan ini untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan untuk generasi di masa mendatang dengan menitikberatkan pada daya dukung lingkungan, pencapaian keadilan sosial, berkelanjutan ekonomi dan lingkungan
Celakanya, setelah berakhirnya rezim Irwandi Yusuf, semua produk hukum atau redesign yang dirancangkannya dimentahkan begitu saja, padahal redesain itu sendiri belum rampung dari semua turunannya.

Seolah-olah rezim setelah Irwandi ini datang sebagai varian baru, namun nyatanya tidak. Jika mengacu pada data Walhi hingga saat ini ada 93 perusahaan di wilayah KEL yang menguasai 351,000 hektar lahan untuk melakukan investasi “pengerukan” di KEL, ini sangat ironis.

Kemudian data lainnya, pada rezim Irwandi kawasan hutan ditetapkan sebanyak 3,3 juta ha dan anehnya tutupan hutan saat ini mengerucut menjadi 3,0 ha (HAkA, 2016).

Melindungi kawasan hutan adalah salah satu bagian dari perbuatan baik karena telah menyelamatkan makhluk di Dunia ini. Merusak hutan dan alam bisa dikatakan sebagai perbuatan dosa besar, sebab telah membuat kehancuran di muka Bumi. Merusak hutan secara sengaja dan sistematis (ecocide), juga salah satu dosa besar, karen membunuh makhluk tanpa hak. Setiap kerusakan hutan selalu menelan korban. Ini dosa terbesar kedua setelah menduakan Tuhan. Maka setiap perusak hutan bisa dikategorikan telah berbuat kemungkaran di Bumi (Oryza, 2015). Pemerintah yang baik akan selalu melindungi hutan dari jarahan orang-orang rakus, dengan cara membuat kebijakan yang selalu memperhatikan aspek keberlangsungan hutan dan kelestarianya. SEMOGA!

Sumber : acehtrend.co
edisi : 12 Februari 2017

Sekretariat Bytra

Sekretariat Bytra

Jalan Antara No.1, Gampong Teumpok Teungoh,

Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh Kode Pos. 24351